Jombang, Briannova.or.id – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Bertempat di Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Jalan Rasuna Said Nomor Kavling B2 Kuningan Jakarta Selatan. Rabu (24/4/2024)
Kunjungan beberapa OPD dipimpin langsung oleh Pj Bupati Jombang Sugiat dan disambut oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional II Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu OPD yang terlibat yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Nur Kamalia menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kali ini membahas rencana usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dengan tema bidang kesehatan dan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan serta tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas tahun 2025.
Nur Kamalia menyebut, pihaknya mengusulkan sarana prasarana peningkatan produksi perikanan serta pengembangan agribisnis produksi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan domestik Kabupaten Jombang.
“Diharapkan dengan adanya audiensi, ke depan Pemerintah Daerah dapat menyelaraskan prioritas kebutuhan daerah dengan program nasional, sehingga terwujud perencanaan daerah yang terintegrasi,” ucap Nur Kamalia.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang Danang Praptoko menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang akan memperkuat proses penyesuaian kebijakan alokasi DAK mulai dari membuat analisis metode perhitungan biaya (costing) yang membantu perkiraan kebutuhan DAK fisik bidang kesehatan, dan produksi pangan serta destinasi pariwisata prioritas guna mewujudkan peningkatan capaian hasil/out come kesehatan secara nasional.
“Pemerintah Kabupaten Jombang juga akan membuat analisis formulasi alokasi DAK fisik yang lebih mengakomodasi perbedaan antar daerah meliputi status kesehatan, kapasitas, dan kinerja sistem kesehatan,” terangnya.
Perlu diketahui, selain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, OPD yang mengikuti audiensi diantaranya, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kesehatan. (mda)
