Jombang, Briannova.or.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah terus berupaya mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Wisata. Bertempat di Wisata Pandasili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Kamis malam (3/8/2023)
Kepala Desa Ngampungan Rohan menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur yang telah memilih desanya sebagai Desa Wisata kosistem Keuangan Inklusif. Karena masyarakatnya membutuhkan ekosistem keuangan apalagi selama ini banyak tawaran pinjaman dengan bunga yang tinggi. Terlebih lagi banyak bank keliling yang datang ke desa.
Dengan dipilihnya Desa Ngampungan sebagai Desa Wisata kosistem Keuangan Inklusif. Warga desa bisa membuka rekening Bank Jatim, Bank Jombang, BRI, BSI dan lainnya. Bisa untuk mengirim uang, hingga meminjam uang dengan bunga terjangkau.
Diharapkan, dengan ekosistem keuangan yang inklusif ini, perlahan warga terlepas dari pinjaman dengan bunga yang tinggi. “Mudah – mudahan dengan ekosistem keuangan yang inklusif ini, perlahan warga terlepas dari kondisi itu. Warga pun dapat menggunakan modal itu untuk mengembangkan usaha di tempat wisata Pandasili ini. Selain itu, ada peluncuran l Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Wisata Pandansili ini,” tuturnya.
Sementara, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Dedy Patria menyampaikan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, selalu bersinergi untuk memperluas akses keuangan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata diharapkan menjadi wadah edukasi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan perekonomian warga.
“Selain jadi destinasi wisata, Desa Ngampungan dipilih sebagai percontohan pengembangan ekosistem keuangan inklusif karena dukungan masyarakat setempat. Pihaknya bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pandansili yang mengelola obyek wisata. Ekosistem Literasi Keuangan itu antara lain, menyangkut edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan, hingga pencegahan pinjaman daring ilegal. Adapun keuangan inklusif mencakup akses warga terhadap jasa keuangan, seperti perbankan formal. BumDes itu, misalnya, menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor untuk warga setempat. Pihaknya akan selalu berusaha meningkatkan Bina Keluarga Sejahtera (BKS),” ungkapnya.
Menurut Dedy, salah satu komponen indeks Desa membangun yaitu tekanan ekonomi diantaranya bagaimana proses akses lembaga keuangan termasuk indikator dalam status indeks desa membangun. Selain itu, untuk meningkatkan indeks administrasi keuangan pedesaan dalam hal ini mendukung untuk meningkatkan organisasi program ekosistem desa inklusif.
“Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa berhasil meningkatkan indeks desa membangun. Terdapat beberapa tahapan dalam mencapai indeks desa membangun seperti, dimulai dari pengaruh inflasi dengan melakukan survey terhadap masalah desa ini. Tahapan dalam mencapai indeks desa membangun seperti, pengaruh inflasi, bagaimana masyarakat desa bisa membuat secara khusus 250 restoran yang dibangun, sebenarnya 45 atau 15% belum memenuhi arah ketersediaan. Jadi belum ada instruksi untuk 45 orang tersebut dari 250. Mayoritas desa ini sudah mengenal mengenai perbankan. Perbankan yang sudah lebih dulu diantaranya pegadaian dan ketenagakerjaan. Untuk itu, bersama-sama aktif dan siap meluruskan paling tidak meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang,” sambung Dedy.
Di tempat yang sama, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili Asisten 2 Wignyo Handoko mengapresiasi pengembangan ekosistem keuangan inklusif yang diinisiasi Kantor OJK Regional Jawa Timur dan sejumlah pihak. Hal ini, lanjutnya, penting untuk mendukung wisata di kabupaten Jombang terutama di Pandasili Ngampungan.
“Memang ekosistem keuangan inklusif ini sangat penting, terutama di desa, untuk membantu warga memahami produk keuangan sehingga tidak terjebak pinjaman daring ilegal dan rentenir. Kami berharap semua desa bisa seperti di Ngampungan ini. Pemkan akan mendukung infrastruktur, seperti akses jalan,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Kegiatan ini kemudian dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama EKI oleh Asisten, Direktur OJK, Kepala Desa dan Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (Bank Jatim, Bank Jombang, BRI, BSI, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo dan Pegadaian.(mda)
