Jombang, Briannova.or.id – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Perwakilan Jawa Timur untuk kali ke 11 secara berturut turut serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 Kabupaten Jombang.
Diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi kepada Pj. Bupati Jombang Sugiat, dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi. Didampingi Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, dan Kepala BPKAD M. Nashrulloh. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Kamis (2/5/2024)
Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi menyampaikan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tugas konstitusional BPK RI, yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut – turut. Capaian ini menjadi kado istimewa masa jabatan triwulan III Bapak Pj Bupati Jombang,” ucap Mas’ud.
Dia menambahkan, perolehan WTP 11 kali berturut – turut ini merupakan sebuah kebanggaan baginya. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang sangat baik. “DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan – masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang, semoga barokah kinerja kita semua,” kata Mas’ud.
Selaras dengan, Pj Bupati Jombang Sugiat mengatakan, dirinya bersyukur dan berterima kasih atas capaian kinerja yang mendapat apresiasi WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Ini menjadi kado terindah pada triwulan III masa jabatan Pj Bupati Jombang.
Lanjut Sugiat, capaian opini WTP adalah hasil kinerja bersama. “Tentu saja kami bersama eksekutif legislatif akan terus berupaya untuk mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik lagi. Kita akan terus perkuat koordinasi, kolaborasi dan komunikasi untuk menghasilkan kinerja yang ikhlas dan tuntas,” terangnya.
“Harapan kami, perolehan opini WTP ini dapat mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mda)
