Jombang, Briannova.or.id – Menjelang pendistribusian dan penyimpanan logistik pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Jombang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Jombang mengadakan rapat koordinasi pengawasan pendistribusian dan penyimpanan logistik.
Rapat koordinasi berlangsung di Yusro Hotel Jombang dan dihadiri oleh Forkopimcam se Kabupaten Jombang yang akan mengawasi secara langsung proses pendistribusian dan penyimpanan logistik di masing-masing Kecamatan. Selasa (05/11/24)
“Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mengapresiasi adanya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang dalam rangka pengamanan distribusi logistik Pemilu 2024,” jelas PJ Bupati Jombang yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang Purwanto.
Ia menyebutkan, rapat koordinasi menjadi inisiasi dari Bawaslu Jombang dalam menciptakan kolaborasi dan sinergitas dari masing-masing institusi pengamanan yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda untuk menyamakan persepsi.
Menurutnya, jika tidak terdapat kolaborasi dan sinergitas dari masing-masing institusi, maka akan menjadi ancaman pada saat pemilihan serentak di tahun 2024. Dan ancaman, human error dari sopir dan petugas, serta kriminal juga harus diantisipasi bersama.
“Saya berharap dengan adanya rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang dapat mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan lancar, sukses, aman, terkendali, dan baik tanpa adanya gangguan ancaman dan kriminal,” harap Purwanto.
Ditempat sama, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Jombang Moh. Fatoni menyampaikan, rapat koordinasi pengawasan pendistribusian dan penyimpanan logistik untuk menyamakan persepsi pada saat persiapan pergeseran logistik dari KPU ke PPK, kemudian PPK ke Kecamatan, dan Kecamatan ke desa masing-masing, sampai terakhir nantinya desa ke masing-masing TPS.
“Kesuksesan Pilkada tahun 2024 bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja tetapi juga para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat kecamatan. Hari ini kita hadirkan untuk dapat memberikan pembekalan dan pemahaman kepada semua pihak agar mengetahui posisi dan kerawanan yang dapat terjadi pada saat pemilihan serentak tahun 2024 nantinya,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pemahaman akan hal terjadinya gangguan dan kerawanan di masing-masing wilayah di kecamatan maupun di desa-desa harus disampaikan dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dan harus disamakan persepsi agar dapat mensukseskan Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Pungkasnya. (vir)
