Jombang, Briannova.or.id – Upaya percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Jombang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur TNI.
Hearing tersebut turut menghadirkan BPKAD Kabupaten Jombang, DPMD Kabupaten Jombang, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, serta perwakilan Kodim 0814 Jombang. Forum ini difokuskan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan KDMP di seluruh desa.
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, menegaskan bahwa percepatan harus segera direalisasikan agar target pemerataan gerai KDMP bisa tercapai. Berdasarkan paparan Kodim 0814, hingga kini tercatat 170 desa telah memulai proses pembangunan KDMP. Namun, masih terdapat 136 titik yang belum terealisasi.
“Total sudah 170 desa yang berproses. Sisanya masih ada kekurangan 136 titik,” ujarnya dalam forum tersebut.
Dari jumlah yang sudah berjalan, progres pembangunan dinilai belum signifikan. Pasalnya, baru 15 desa yang tercatat telah merampungkan pembangunan KDMP hingga 100 persen. Kondisi ini, menurut Totok, tidak boleh membuat semua pihak terlena meski capaian Jombang disebut masuk 10 besar secara nasional.
“Kita tidak boleh puas. Faktanya, baru 15 desa yang benar-benar rampung,” tegasnya.
Ia memaparkan, dua kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan lahan dan biaya pengurugan. Banyak desa belum memiliki tanah yang siap digunakan untuk pembangunan gerai KDMP. Selain itu, biaya urug lahan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa.
Permasalahan tersebut, salah satunya dialami Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Desa itu telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah, namun prosesnya dinilai berjalan lambat. Totok menyoroti alur administrasi yang harus melalui kecamatan, DPMD, hingga BPKAD sebelum diproses lebih lanjut.
“Proses ini yang perlu dipercepat agar tidak menghambat pembangunan di desa,” katanya.
Senada dengan itu, Kasdim 0814 Jombang, Nurhadi, membenarkan bahwa mayoritas hambatan memang terkait persoalan lahan. Ia menyebut, kendala tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah, namun relatif lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan.
“Dari 170 titik, baru 15 yang rampung 100 persen. Kendala lahan cukup merata, terutama di kecamatan kota,” ungkapnya.
Nurhadi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret. Tujuannya agar seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat memiliki gerai KDMP sebagai penggerak ekonomi desa.
Dengan masih tersisa ratusan titik yang belum terealisasi, percepatan pembangunan KDMP kini menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif, eksekutif, hingga unsur TNI di Jombang. Pungkasnya (vir)



















