Jombang, Briannova.or.id – Upaya menciptakan sektor industri yang tertib, produktif, dan berdaya saing terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten, di GreenRed Hotel Jombang, Rabu (11/11/26).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah maupun pelaku usaha industri mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Anjik Eko Saputro, S.H., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, sektor ini juga berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Jombang memiliki potensi industri yang cukup besar, mulai dari industri kecil dan menengah hingga industri berskala besar dengan berbagai jenis kegiatan usaha. Keberadaan industri tersebut turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing produk lokal.
Namun, perkembangan sektor industri tersebut perlu diimbangi dengan penyelenggaraan kegiatan usaha yang tertib, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan harus dipahami sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengendalian agar kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah,” ungkap Anjik.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini telah menerapkan pendekatan berbasis risiko atau Risk Based Approach melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sementara itu, khusus sektor industri, terdapat pula Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan kewajiban pelaku usaha.
Melalui sistem tersebut, jenis perizinan dan intensitas pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Karena itu, setiap pelaku industri perlu memahami kewajiban perizinan berdasarkan bidang usaha, skala usaha, tingkat risiko, serta kewenangan instansi pemerintah yang berwenang.
Anjik juga menekankan bahwa pengawasan harus memperhatikan karakteristik masing-masing skala industri, baik kecil, menengah, maupun besar. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pengawasan juga tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi perlu melihat kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi serta aktivitas usaha yang sebenarnya di lapangan.
Melalui sosialisasi tersebut, Disdagrin Jombang berharap pemahaman aparatur pemerintah mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan semakin meningkat. Selain itu, pelaku usaha diharapkan lebih memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan industri sesuai perizinan yang dimiliki.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar usaha dan kewajiban pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak kalah penting, komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan semakin terbuka sehingga berbagai kendala maupun ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti melalui pembinaan.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang Bidang Pengawasan Cahyo Ivan Priyagung, ST., SAP., MM., memaparkan materi mengenai pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian.
Dalam pemaparannya, ia mengangkat tema mendorong usaha industri yang tertib perizinan, patuh kewajiban, aman, dan berkelanjutan.
Ivan menjelaskan terdapat tiga hal utama yang perlu dipahami peserta dalam kegiatan tersebut. Pertama, memahami kewajiban perizinan berusaha pada sektor perindustrian. Kedua, mengetahui berbagai aspek yang diperiksa dalam pelaksanaan pengawasan. Ketiga, menyiapkan dokumen dan bukti pemenuhan kewajiban perizinan berusaha.
Ia juga memaparkan landasan pelaksanaan pengawasan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025.
Menurutnya, pengawasan memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan, mengumpulkan data, bukti, serta laporan terkait potensi bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Hasil pengawasan juga dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembinaan administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha.
Lebih lanjut, Ivan menerangkan bahwa pengawasan perizinan berusaha terbagi menjadi dua jenis, yakni pengawasan rutin dan pengawasan insidental.
Pertama, pengawasan rutin dilaksanakan secara terencana dan terjadwal. Aspek yang diperiksa meliputi legalitas perizinan, pemenuhan persyaratan dasar, pelaporan, hingga perkembangan kegiatan usaha.
Kedua, pengawasan insidental dapat dilakukan sewaktu-waktu, termasuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pelaksanaannya dapat didasarkan pada pengaduan, adanya indikasi pelanggaran, maupun kondisi mendesak yang membutuhkan tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan pelaku usaha industri. Pengawasan diharapkan tidak dipandang sebagai hambatan dalam menjalankan usaha, melainkan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas penyelenggaraan usaha, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Selain itu, peningkatan kepatuhan perizinan dan pemenuhan kewajiban pelaporan diharapkan dapat mendukung terbentuknya basis data industri Kabupaten Jombang yang lebih akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor perindustrian ke depan. Pungkasnya (vir)


























