Jombang, Briannova.or.id – Suasana religius dan penuh kebersamaan terasa di Masjid Agung Baitul Mukminin, Kabupaten Jombang, Selasa (3/3/2026) pagi. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur, BAZNAS Kabupaten Jombang, serta AFCO Group menggelar kegiatan santunan bagi 1.000 anak yatim sekaligus meluncurkan Gerakan Jombang Berinfaq.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Salmanudin Yazid, jajaran Forkopimda, Ketua BAZNAS Jawa Timur KH Ali Maschan Moesa, Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang Veri Rifdian Virdani, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 anak yatim menerima bantuan berupa tas sekolah, alat tulis, serta uang saku yang diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan mereka.

Bupati Jombang Warsubi mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, peluncuran Gerakan Jombang Berinfaq menjadi langkah bersama untuk memperkuat budaya berbagi di tengah masyarakat.

“Gerakan Jombang Berinfaq merupakan ikhtiar moral bersama. Persoalan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kita ingin budaya berbagi semakin tumbuh demi kemaslahatan bersama,” ujar Warsubi.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana infaq yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, langkah kecil yang dilakukan bersama melalui gerakan berbagi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang Veri Rifdian Virdani menyampaikan bahwa kegiatan santunan ini merupakan wujud komitmen BAZNAS dalam menjalankan amanah umat. Ia juga menegaskan bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan oleh BAZNAS dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah serta berbagai pihak.

Ketua BAZNAS Jawa Timur KH Ali Maschan Moesa dalam kesempatan tersebut memberikan motivasi kepada anak-anak yatim yang hadir. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ia mencontohkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang juga tumbuh sebagai anak yatim namun mampu menjadi pemimpin besar bagi umat manusia.

“Kita berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat solidaritas sosial di Kota Santri. Semoga Jombang menjadi daerah yang Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan lantunan sholawat yang mengiringi prosesi penyerahan santunan secara simbolis. Bupati Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, bersama pimpinan BAZNAS dan perwakilan AFCO Group turut menyapa langsung anak-anak yatim yang menerima bantuan. Pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Perencanaan pembangunan daerah tak bisa berjalan sepihak. Dibutuhkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itulah, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memegang peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmadji, menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar usulan formal, melainkan representasi nyata suara masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Melalui mekanisme Pokir, perencanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada data teknokratik, tetapi juga berpijak pada realitas sosial di lapangan.

“Pokir memastikan bahwa pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya menjamin representasi rakyat, Pokir juga dinilai mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan. Aspirasi masyarakat dijaring melalui kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Mekanisme ini menjadi indikator demokrasi yang sehat, karena kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan umum.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Seluruh usulan Pokir disampaikan melalui dokumen resmi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI), sehingga prosesnya dapat ditelusuri secara terbuka. Dengan sistem tersebut, asal-usul dan tujuan penggunaan anggaran dapat dipantau, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan.

Lebih jauh, implementasi Pokir yang tepat sasaran diyakini mampu menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan pembangunan menjadi lebih adil dan akomodatif karena mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.

Tak hanya berdampak pada tata kelola, Pokir juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui pengakomodasian kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan manusia dapat berjalan lebih terarah. Usulan yang tepat sasaran pun dinilai mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan partisipatif, Pokir juga berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran. Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal karena disusun berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.

Melalui peran strategis tersebut, Pokir DPRD bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan lebih transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat. Pungkasnya (vir)