Jombang, Briannova.or.id – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pelatihan dasar bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Sebanyak 111 personel dari Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Sumobito mengikuti pembekalan di Lapangan Desa Menturo, Selasa (21/04/26).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk membentuk personel Satlinmas yang disiplin, sigap, dan siap menjalankan tugas menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Samsudi, menjelaskan bahwa pelatihan kali ini menitikberatkan pada dua materi utama, yakni Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Ketenteraman serta Ketertiban Umum (Trantibum).

“Untuk latihan dasar ini, materinya adalah PBB, lalu yang kedua terkait trantibum,” ujarnya.

Agar materi tersampaikan secara maksimal, Satpol PP Jombang juga menggandeng unsur TNI dan Polri di tingkat kecamatan. Personel dari Koramil dan Polsek dilibatkan sebagai instruktur selama pelatihan berlangsung.

“Kami juga bekerja sama dengan TNI-Polri tingkat kecamatan, ada dari Koramil dan Polsek,” tambahnya.

Keberadaan Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di desa.

Melalui pelatihan ini, para anggota Satlinmas diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh saat bertugas di wilayah masing-masing, sekaligus membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jombang. Pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan RSUD Ploso Kabupaten Jombang di tingkat nasional. Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jombang itu berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2026 untuk kategori BLUD RSUD Bintang4.

Tak hanya itu, Direktur RSUD Ploso, dr Muhammad Vidya Buana MH, juga menerima penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2026 atas kepemimpinan dan inovasi dalam pengelolaan rumah sakit daerah.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam malam puncak TOP BUMD Awards 2026 yang berlangsung di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ajang TOP BUMD Awards merupakan corporate rating nasional yang memberikan apresiasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kinerja bisnis, kualitas pelayanan publik, inovasi, tata kelola, hingga kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Direktur RSUD Ploso, dr Muhammad Vidya Buana, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran rumah sakit.

“Penghargaan ini adalah buah sinergi seluruh pegawai RSUD Ploso. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai langkah strategis terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan. Salah satunya melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat, serta digitalisasi sistem informasi rumah sakit untuk mempermudah akses pasien.

Selain itu, pengelolaan keuangan BLUD juga dijalankan secara fleksibel, transparan, dan akuntabel agar operasional rumah sakit berjalan efektif dan efisien.

RSUD Ploso juga terus menyelaraskan visi dan misi kelembagaan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga memperoleh dukungan penuh dari kepala daerah.

“Peningkatan kompetensi pegawai menjadi perhatian utama kami agar mutu layanan tetap sesuai standar nasional. Kami juga mendorong kepemimpinan yang adaptif agar rumah sakit mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi kesehatan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, dr Vidya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati atas dukungan dan pembinaan terhadap RSUD Ploso.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Abah Bupati dan Gus Wabup atas arahan selama ini. Kami akan terus menjaga komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Jombang,” pungkasnya. (vir)

Jombang, Briannova.or.id – DPRD Jombang mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Regulasi ini digadang-gadang menjadi langkah penting untuk memperbaiki mutu proyek pembangunan sekaligus memperkuat posisi pengusaha konstruksi lokal agar mampu bersaing di daerah sendiri.

Pembahasan tersebut digelar dalam rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, dipimpin Ketua Bapemperda Kartiyono, Rabu (15/4/2026). Rapat dihadiri anggota Komisi C DPRD, organisasi perangkat daerah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, serta perwakilan pelaku usaha jasa konstruksi.

Kartiyono menegaskan, penyusunan Raperda ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pembangunan di Jombang berjalan sesuai standar.

Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengawasan jasa konstruksi di wilayah masing-masing.

Ia menyebut, hadirnya perda ini menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan kualitas program pembangunan di Jombang agar lebih terarah dan akuntabel.

Dorongan penyusunan Raperda juga muncul setelah sejumlah proyek menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya pembangunan puskesmas dan proyek Pasar Ploso yang sempat menuai perhatian.

Menurut Kartiyono, persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dan menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat agar pengawasan proyek dapat berjalan maksimal.

Selain soal pengawasan, DPRD Jombang juga menaruh perhatian pada nasib pengusaha jasa konstruksi lokal. Selama ini, banyak proyek bernilai besar justru dikerjakan perusahaan dari luar daerah.

Kartiyono menilai kondisi itu harus dibenahi melalui kebijakan yang mendorong keadilan usaha dan peningkatan kapasitas kontraktor lokal. Ia berharap pelaku usaha di Jombang tidak terus menjadi penonton di wilayah sendiri.

Raperda ini nantinya juga diarahkan untuk menghadirkan standar kualitas pekerjaan yang jelas dan terukur. Standar tersebut dinilai penting agar perusahaan lokal terdorong melakukan peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia, hingga kemampuan teknis.

DPRD juga meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pembuatan aturan semata, tetapi menjalankan pembinaan berkelanjutan agar pengusaha lokal memiliki kualifikasi yang cukup untuk bersaing di level lebih tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menjelaskan bahwa dalam Raperda tersebut akan diatur mekanisme penghargaan dan sanksi bagi pelaku jasa konstruksi.

Perusahaan dengan kinerja baik akan mendapat apresiasi, sedangkan pelanggaran terhadap aturan akan dikenai sanksi tegas. Penilaian akan didasarkan pada indikator yang jelas, terutama kualitas pekerjaan dan performa pelaksanaan proyek.

Meski begitu, Imam menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membatasi peserta tender. Sistem lelang tetap terbuka sesuai regulasi yang berlaku.

Karena itu, strategi utama yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas perusahaan lokal. Jika siap bersaing, kontraktor Jombang dinilai memiliki peluang besar memenangkan proyek-proyek strategis di masa mendatang. Pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Seluruh fraksi di DPRD Jombang menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Jombang 2025–2045. Dokumen tersebut akan menjadi arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata Jombang selama dua dekade ke depan.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jombang dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda RIPPARKAB, yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Kamis (09/04/26).

Raperda ini diproyeksikan menjadi peta jalan pembangunan pariwisata daerah yang terukur, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski telah disetujui DPRD, penetapan menjadi Peraturan Daerah masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Agung Natsir menekankan pentingnya pengembangan wisata berbasis pondok pesantren. Sejumlah pesantren besar di Jombang dinilai memiliki potensi kuat sebagai destinasi wisata religi dan edukasi.

Beberapa pesantren yang disebut antara lain Pondok Pesantren Tebuireng, Darul Ulum, Mambaul Ulum, serta Bahrul Ulum. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar dinilai penting agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan luas.

Fraksi Partai Demokrat melalui Heri meminta agar RIPPARKAB tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata. Mereka mendorong adanya roadmap yang jelas, indikator terukur, serta evaluasi berkala.

Fraksi ini juga meminta penyesuaian maksimal satu tahun setelah RIPPARNAS 2025–2045 disahkan pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan pariwisata diminta tetap berpihak pada desa wisata dan kelestarian lingkungan.

Fraksi Partai Golkar melalui Rachmad Agung Saputra menilai pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor pendidikan.

Mereka juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta pembentukan masyarakat sadar wisata agar tercipta rasa memiliki terhadap destinasi wisata daerah.

Fraksi PKS-NasDem melalui Toyyib mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyusun rencana jangka panjang tersebut.

Mereka menilai Raperda ini menjadi fondasi penting agar sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi, penguat identitas daerah, serta sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Subur menyoroti masih lemahnya data kepariwisataan di Jombang. Pemerintah daerah diminta segera membenahi sistem data yang akurat, terstruktur, dan komprehensif.

PKB juga meminta adanya analisis SWOT serta strategi pembangunan yang jelas, mencakup infrastruktur, promosi, dan optimalisasi potensi daerah agar daya saing pariwisata meningkat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Jawahirul Fuad menyoroti pembangunan kawasan wisata di wilayah selatan Jombang.

Mereka menilai pembangunan harus disertai perlindungan ekosistem dari risiko bencana, peningkatan akses jalan, dan fasilitas umum yang memadai. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kenyamanan publik dinilai menjadi kunci utama.

Dengan persetujuan seluruh fraksi, Raperda RIPPARKAB kini tinggal menunggu proses fasilitasi dari Kemendagri. Jika tahapan itu selesai, Jombang akan segera memiliki regulasi resmi sebagai dasar pembangunan pariwisata hingga tahun 2045. Pungkasnya. (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi yang digelar Inspektorat Kabupaten Jombang bagi lingkungan DPRD Jombang dan jajaran Pemkab Jombang di Ruang Bung Tomo Setdakab Jombang, Kamis (16/04/26).

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting dari sinergi Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, capaian program pengendalian gratifikasi di Kabupaten Jombang menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Pada 2021 nilainya mencapai 97,5, kemudian 89,88 pada 2022, naik menjadi 92,28 pada 2023, turun ke angka 85,5 pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 88,9 pada 2025.

Warsubi menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya anti gratifikasi di lingkungan pemerintahan.

“Kami akan terus memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi agar memberikan dampak lebih luas terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan pemahaman dan kepatuhan ASN maupun pejabat negara akan terus dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini dapat terwujud pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat juga semakin sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Jombang Abdul Madjid Nindyagung menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lain yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya.

Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam aturan tersebut, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas penerima dapat dikategorikan sebagai suap dengan ancaman pidana berat.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat berharap seluruh anggota DPRD Jombang serta pegawai di lingkungan Pemkab Jombang semakin memahami bahaya gratifikasi dan mampu menjaga integritas, sehingga praktik tersebut dapat dicegah secara menyeluruh di Kabupaten Jombang. Pungkasnya. (vir)