Jombang, Briannova.or.id – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang melalui penyelenggaraan diskusi panel dalam Forum Konsultasi Publik, Senin (12/1/2026). Kegiatan yang digelar di Aula 2 kantor dinas setempat ini membahas Evaluasi Standar Pelayanan Publik Tahun 2026 serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyewaan Gedung Kesenian dan Aula Terbuka.
Forum secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Abdul Majid, yang mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi standar pelayanan publik secara berkala guna memastikan layanan yang diberikan semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan SOP yang jelas dan mudah dipahami menjadi bagian dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Bagian Organisasi Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, pemerhati budaya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jombang, serta Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan masukan konstruktif demi penyempurnaan standar layanan.
Diskusi panel dipandu Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Diah Tri Hekmawati. Dalam forum tersebut, peserta aktif menyampaikan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan yang telah berjalan serta memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan SOP penyewaan gedung kesenian dan aula terbuka agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Melalui forum ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang partisipatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hasil diskusi akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan publik tahun 2026 sekaligus penetapan SOP baru yang lebih berkualitas.
Forum Konsultasi Publik sendiri menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, forum ini juga membuka ruang dialog yang memungkinkan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan serta meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan publik. Pungkasnya (vir)



















