Jombang, Briannova.or.id – Sebanyak 180 lembaga penerima hibah mengikuti sosialisasi dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Hibah Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senin (23/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula 1 Disdikbud Jombang itu menjadi langkah awal sebelum dana hibah yang bersumber dari APBD dapat dicairkan kepada para penerima.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, secara langsung membuka acara tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa NPHD merupakan dokumen krusial yang wajib ditandatangani sebelum proses pencairan dana dilakukan.

“NPHD ini adalah dasar hukum kerja sama antara lembaga penerima hibah dengan Disdikbud. Tanpa dokumen ini, pencairan tidak bisa diproses,” tegasnya di hadapan para peserta.

Ia menjelaskan, NPHD tidak sekadar dokumen administratif, tetapi memuat kesepakatan menyeluruh terkait usulan kegiatan, mekanisme pencairan, jadwal pelaksanaan, hingga kewajiban pertanggungjawaban dan pelaporan. Seluruh poin yang tertuang di dalamnya bersifat mengikat dan harus dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.

Disdikbud juga mengingatkan agar setiap lembaga memedomani petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program. Ketepatan waktu pelaporan menjadi perhatian khusus agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat berdampak pada evaluasi dan administrasi keuangan daerah.

Dalam forum tersebut turut disampaikan bahwa dana hibah Pokir Tahun 2026 akan dicairkan sekaligus dalam satu tahap. Skema ini diharapkan mampu mempercepat realisasi kegiatan, dengan catatan seluruh proses administrasi dan pelaporan berjalan tertib.

Melalui sosialisasi ini, Disdikbud Jombang berharap seluruh penerima hibah memahami mekanisme, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, sehingga program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id — Paripurna Dewan membahas jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD yang membuka forum dan memberi ruang tanya jawab sebelum pengambilan keputusan selanjutnya.

Dalam sesi tanggapan, Warsubi memaparkan bahwa Raperda dirancang mengatur siklus BMD secara komprehensif: mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan serta pengawasan. Ia menekankan bahwa tujuan kebijakan ini selain menjamin akuntabilitas juga membuka ruang ekonomi bagi masyarakat—tetapi dengan tata kelola yang tertib dan aman.

Fraksi pengusul, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mempertanyakan instrumen kebijakan, skema pengelolaan, dan indikator kinerja yang akan dipakai untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset. Pemerintah daerah menjawab akan mengedepankan mekanisme pemanfaatan yang terukur: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta skema bangun guna serah.

Bupati menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan harus diawasi aparat internal untuk mencegah inefisiensi dan potensi kerugian. Pengawasan fungsional dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang akan menjadi bagian dari kontrol tersebut agar tidak terjadi pembiaran yang merugikan publik maupun aset daerah.

Soal penataan ruang publik, pemerintah mengingatkan perlunya pengaturan terhadap lapak semi permanen yang kerap mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Semua pemanfaatan aset harus tunduk pada fungsi utama aset dan kepentingan umum, serta dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan jelas.

Untuk mendukung penegakan, perangkat daerah telah menindaklanjuti dengan patroli dan operasi gabungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang disebut aktif melaksanakan edukasi dan penertiban terhadap pedagang kaki lima agar tidak memanfaatkan bahu jalan—yang menurut Bupati termasuk penyalahgunaan fungsi ruang jalan.

Menjawab kekhawatiran fraksi tentang penyelesaian hak atas tanah Perumda Perkebunan Panglungan, pemerintah menyebutkan langkah-langkah konkret. Salah satunya pembentukan tim penyelamatan aset melalui keputusan bupati nomor 263 tahun 2025, serta proses pematokan dan pendaftaran hak guna usaha yang telah dijalankan sendiri oleh pihak perusahaan. Proses pendaftaran tersebut dilaporkan telah diajukan ke Kantor ATR/BPN pada 9 Februari 2026.

Pernyataan fraksi lain seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai PKS, dan Fraksi Nasdem yang meminta kepastian penyelesaian juga dicatat pemerintah sebagai masukan untuk pemantapan regulasi dan langkah administratif berikutnya.

Paripurna ditutup dengan catatan bahwa Raperda pengelolaan BMD dimaksudkan tidak sekadar memperkuat aturan teknis, tetapi memberi kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, dan menata pemanfaatan aset agar berfungsi sebagai pemicu ekonomi lokal tanpa mengorbankan keselamatan dan ketertiban umum. Pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Upaya percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Jombang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur TNI.

Hearing tersebut turut menghadirkan BPKAD Kabupaten Jombang, DPMD Kabupaten Jombang, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, serta perwakilan Kodim 0814 Jombang. Forum ini difokuskan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan KDMP di seluruh desa.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, menegaskan bahwa percepatan harus segera direalisasikan agar target pemerataan gerai KDMP bisa tercapai. Berdasarkan paparan Kodim 0814, hingga kini tercatat 170 desa telah memulai proses pembangunan KDMP. Namun, masih terdapat 136 titik yang belum terealisasi.

“Total sudah 170 desa yang berproses. Sisanya masih ada kekurangan 136 titik,” ujarnya dalam forum tersebut.

Dari jumlah yang sudah berjalan, progres pembangunan dinilai belum signifikan. Pasalnya, baru 15 desa yang tercatat telah merampungkan pembangunan KDMP hingga 100 persen. Kondisi ini, menurut Totok, tidak boleh membuat semua pihak terlena meski capaian Jombang disebut masuk 10 besar secara nasional.

“Kita tidak boleh puas. Faktanya, baru 15 desa yang benar-benar rampung,” tegasnya.

Ia memaparkan, dua kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan lahan dan biaya pengurugan. Banyak desa belum memiliki tanah yang siap digunakan untuk pembangunan gerai KDMP. Selain itu, biaya urug lahan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa.

Permasalahan tersebut, salah satunya dialami Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Desa itu telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah, namun prosesnya dinilai berjalan lambat. Totok menyoroti alur administrasi yang harus melalui kecamatan, DPMD, hingga BPKAD sebelum diproses lebih lanjut.

“Proses ini yang perlu dipercepat agar tidak menghambat pembangunan di desa,” katanya.

Senada dengan itu, Kasdim 0814 Jombang, Nurhadi, membenarkan bahwa mayoritas hambatan memang terkait persoalan lahan. Ia menyebut, kendala tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah, namun relatif lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan.

“Dari 170 titik, baru 15 yang rampung 100 persen. Kendala lahan cukup merata, terutama di kecamatan kota,” ungkapnya.

Nurhadi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret. Tujuannya agar seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat memiliki gerai KDMP sebagai penggerak ekonomi desa.

Dengan masih tersisa ratusan titik yang belum terealisasi, percepatan pembangunan KDMP kini menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif, eksekutif, hingga unsur TNI di Jombang. Pungkasnya (vir)

JOMBANG, Briannova.or.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jombang. Fokus tersebut diterjemahkan dalam rencana strategis (renstra) 2026 yang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Bina Marga.

Melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Bidang Bina Marga mendapat alokasi sekitar Rp 74 miliar. Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Jombang, Bustomi, menyebut anggaran tersebut akan difokuskan pada percepatan pembangunan sekaligus penguatan pemeliharaan rutin jalan.

“Anggaran ini kami arahkan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala, hingga pembangunan pelengkap jalan seperti Tembok Penahan Jalan (TPJ) di sejumlah titik prioritas,” ujarnya.

Ruas-ruas yang menjadi prioritas meliputi jalur penghubung sentra pertanian, kawasan industri kecil, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Strategi ini disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.

Tak hanya pembangunan fisik, sekitar Rp 23 miliar dari total anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pemeliharaan rutin. Dana ini mencakup pengadaan material strategis seperti hotmix AC-WC, coldmix, aspal drum, aspal emulsi, hingga lapen guna mendukung perbaikan cepat di lapangan.

Namun, upaya tersebut tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan fiskal daerah, cuaca ekstrem, sistem drainase yang belum optimal, hingga kendaraan overloading menjadi faktor yang mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pengawasan teknis serta kualitas pekerjaan konstruksi akan diperketat untuk mencegah kerusakan dini setelah proyek selesai.

Pemkab Jombang menargetkan peningkatan persentase kemantaban jalan sebagai indikator kinerja utama sektor infrastruktur. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, distribusi hasil pertanian dan produk UMKM diharapkan lebih efisien serta mampu mendongkrak daya saing daerah.

“Dengan infrastruktur yang lebih mantap, pergerakan ekonomi masyarakat akan semakin kuat,” pungkasnya (vir)

Jombang, Briannova.or.id – Proses pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Rumah Sakit Bhayangkara Jombang tak dilakukan secara terburu-buru. Sebelum diajukan resmi melalui sistem SIMBG, tahapan pra konsultasi dokumen kajian teknis digelar sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh persyaratan teknis dan administratif benar-benar terpenuhi.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dalam rangka permohonan SLF atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Rumah Sakit Bhayangkara Jombang.

Pra konsultasi ini menjadi ruang sinkronisasi awal antara pihak rumah sakit, konsultan perencana, serta tim teknis dari pemerintah daerah. Dokumen kajian teknis yang meliputi aspek arsitektur, struktur, hingga mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) ditelaah secara detail oleh Tenaga Ahli Pengkaji Teknis sebelum nantinya dipaparkan di hadapan Tim Teknis Perencanaan (TTP) maupun Tim Profesi Ahli (TPA).

Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, ST, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa tahapan pra konsultasi bukan sekadar formalitas. Melalui forum ini, berbagai potensi kekurangan dokumen maupun ketidaksesuaian kondisi fisik bangunan hasil survei lapangan dapat diidentifikasi lebih awal.

“Dengan pra konsultasi, perbaikan bisa dilakukan sebelum masuk tahap persetujuan resmi. Ini penting agar tidak terjadi penolakan saat proses verifikasi SLF,” ujarnya.

Rapat turut dihadiri perwakilan BPBD, manajemen RS Bhayangkara, konsultan kajian teknis, serta Tim Profesi Ahli. Diskusi berjalan dinamis, terutama dalam memastikan bahwa bangunan rumah sakit memenuhi standar keselamatan tinggi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi vital.

Beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian antara lain sistem proteksi kebakaran, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sanitasi, ventilasi, serta keandalan struktur bangunan. Mengingat rumah sakit merupakan bangunan dengan tingkat risiko tinggi, standar kelaikan fungsi harus dipastikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan, pra konsultasi ini juga dinilai sebagai strategi efisiensi proses perizinan. Dengan meminimalisir kesalahan teknis dan administratif sejak awal, proses penerbitan SLF diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Melalui tahapan ini, seluruh masukan dari Tim Profesi Ahli dan perangkat daerah menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum diajukan secara resmi ke tahap berikutnya. Harapannya, Sertifikat Laik Fungsi dapat terbit sesuai prosedur dan mendukung optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal mutu bangunan fasilitas publik, terutama sektor kesehatan, agar benar-benar aman, andal, dan layak digunakan. Pungkasnya (vir)